Beranda Opini

Kampus Sebagai Miniatur Negara

Oleh : Fikri Ramadhon (Mahasiswa UIKA Bogor)

Jika kita membahas tentang mahasiswa kita juga harus berbicara tempat dia mencari ilmu yaitu universitas atau biasa disebut kampus. Tidak seperti lembaga pendidikan lainya kampus memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri. Selain sistem belajar dan mengajarnya yang fleksibel juga kebebasan berinteraksi antara mahasiswa dan dosennya, kampus juga sering disebut sebagai miniatur negara. Karena struktur organisasi mahasiswa didalam kampus mirip dengan struktur pemerintahan Negara walaupun tidak mutlak semuanya. Ada beberapa lembaga di Negara yang tidak ada dikampus, juga fungsi-fungsinya yang tidak relevan. Tapi dalam beberapa hal ada kesamaan antara kampus dan Negara. Seperti dalam tatanan kepemerintahan, kampus mempunyai pemimpin mulai dari ruang ligkup fakultas (lokal/daerah) hingga ketingkat universitas (nasional).

Seperti halnya teori trias politica yang dianut oleh Negara ini. Kampus juga menganut teori ini dalam pemerintahannya yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Walaupun mayoritas kampus di Indonesia belum mempunyai lembaga yudikatif tapi ada beberapa kampus yang menerapkannya. Mari kita bahas satu persatu fungsi dan tugas-tugasnya.

1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)
MPM adalah lembaga organisasi kemahasiswaan tertinggi didalam kampus. Fungsinya sebagai forum perwakilan mahasiswa di tingkat universitas yang menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di lingkungan kampus. Diantara tugas pokok MPM adalah merencanakan dan menetapkan garis-garis besar program kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas dan mengesahkan serta melantik ketua BEM dan UKM.

Kepengurusan MPM biasanya terdiri dari Badan Pengurus Harian (BPH), yaitu: Ketua umum, Sekertaris jendral, dan Bendahara umum serta Ketua-ketua komisi. Masa bakti kepengurusan MPM adalah satu tahun.

2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
BEM adalah lembaga eksekutif yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas dan universitas. Seperti halnya Negara, BEM juga terbagi mulai dari tingkat fakultas (lokal/daerah) yaitu BEM fakultas yang mana dalam Negara setara dengan gubernur, hingga tingkat universitas (nasional) yaitu BEM universitas atau dalam Negara setara seperti presiden dan kabinetnya. Diantara tugas pokok BEM adalah melaksanakan ketetapan-ketetapan MPM dan mengkoordinasikan kegiatan ekstrakulikuler pengembangan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh UKM dan HMJ.

Kepengurusan BEM biasanya terdiri dari ketua umum, sekertaris jendral, bendahara umum, dan ketua-ketua departemen. Masa bakti kepengurusan BEM adalah satu tahun.

3. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
DPM adalah lembaga legislatif yang berfungi sebagai forum perwakilan mahasiswa ditingkat fakultas dan universitas. Didalam Negara DPM persis seperti DPR. Pada tingkat fakultas (lokal/daerah) ada DPM fakultas atau setara seperti DPRD dan pada tingkat universitas (nasional) ada DPM universitas atau setara seperti DPR-RI. Diantara tugas dan fungsi DPM adalah mengawasi kinerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau tiap-tiap lembaga di tingkat fakultas dan universitas dan memberikan pendapat,usul dan saran kepada pimpinan universitas dan fakultas seperti rektorat, dekanat, prodi beserta jajarannya.

Kepengurusan DPM biasanya terdiri dari Badan Pengurus Harian (BPH), yaitu: ketua, sekertaris, bendahara, dan ketua-ketua komisi. Masa bakti kepengurusan DPM adalah satu tahun.

Adapun untuk lembaga yudikatif saya sengaja tidak cantumkan karena masih banyak perguruan-perguruan tinggi di Indonesia yang belum menerapkannya.

Itulah sedikit gambaran besar dari tatanan pemerintahan kampus, yang jika kita perhatikan baik-baik ada benang merah atau kesamaan dengan negara. Walaupun dibeberapa hal ada perbedaan fungsi dan tugas, wajar saja karena memang ruang lingkup pemerintahan Negara lebih luas dan besar. Maka dari itu kampus disebut miniatur Negara atau dengan kata lain tiruan sebuah Negara. Yang mana tidak bisa dipungkiri bahwa peran politik ada didalamnya. Sistem pemerintahannya pun sama menganut sistem demokrasi. Untuk setiap pemimpin lembaga dipilih melewati jalur pemilihan mahasiswa raya (PEMIRA). Maka dari itu politik tidak bisa dipisahkan dengan kampus dan mahasiswa, seminimal-minimalnya kita perlu tau walaupun sedikit tentang politik kampus. Karena ini pula yang akan menentukan nasib kampus kita kedepan.

Terakhir saya ingin mengutip perkataan yang entah siapa yang mengatakan, bunyinya “akademis boleh tapi jangan sampai tidak peduli sekitar”. Maka kita sebagai agen of change harus peduli dengan hal ini. Tugas kita kedepannya adalah memelihara dinamika politik dikampus. Tetap menjaga agar siklus kekuasaan terus berjalan, pergantian pemerintahan adalah sebuah keharusan guna meregenerasi kinerja kepemimpinan yang ada. Karena dibeberapa kampus kemangkrakan pemerintah sering terjadi. Mereka nyaman pada jabatanya masing-masing dan tidak peduli pada dinamika yang ada. Imbasnya adalah rusaknya keseimbangan aktivitas dan kegiatas kampus. Harapan saya semoga kita tetap konsisten didalam perjuangan sebagai agen of change, agar hal buruk tersebut tidak terjadi pada kampus kita tercinta. Salam perjuangan.