BOGOR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Gibran Kota Bogor angkat bicara menanggapi polemik mengenai keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali menjadi perbincangan publik.
Organisasi relawan tersebut menegaskan bahwa dokumen pendidikan Gibran, termasuk ijazah dari University of Bradford, telah memenuhi ketentuan administrasi dan legalitas sebagaimana dipersyaratkan.
Ketua DPD Laskar Gibran Kota Bogor, Albert Roffy Aryus, mengatakan dokumen administrasi pendidikan Gibran telah melalui proses klarifikasi dan verifikasi oleh lembaga pemerintah terkait.
Menurut Albert, proses tersebut menjadi dasar bahwa tidak terdapat alasan hukum maupun administratif untuk mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikan Gibran.
“Kami berdiri bersama Gibran Rakabuming Raka. Seluruh dokumen administrasi kelulusan beliau, termasuk ijazah dari University of Bradford, telah diverifikasi dan dinyatakan sah oleh lembaga negara yang berwenang,” kata Albert dalam keterangan resminya, Kamis (8/10).
Albert menilai kembali munculnya isu mengenai ijazah Gibran tidak terlepas dari kepentingan politik tertentu. Ia menduga narasi tersebut sengaja terus diangkat untuk membangun keraguan publik sekaligus mendelegitimasi posisi politik Gibran.
“Isu ini sengaja digulirkan sebagai komoditas politik untuk mendelegitimasi Mas Wapres. Kami mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi negatif,” ujarnya.
Menurutnya, perdebatan yang terus berulang mengenai dokumen pendidikan tersebut justru berpotensi mengalihkan perhatian publik dari agenda pembangunan yang sedang berjalan.
Albert mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Fokus kita hari ini seharusnya adalah mengawal program-program pembangunan, bukan terjebak dalam disinformasi yang terus dihangatkan demi kepentingan politik jangka pendek,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat menjaga situasi tetap kondusif serta mengarahkan energi publik pada pengawasan dan pengawalan program pemerintah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Yang terpenting saat ini adalah menjaga stabilitas publik dan memastikan program-program strategis pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” pungkasnya.
