LIPUTANBOGOR.COM – Hari pendidikan Nasional yang selalu di peringati setiap tanggal 2 mei menjadi satu simbol bahwa bangsa ini menghargai nilai-nilai intelektual.
Namun di hardiknas 2026 ini sedikit berbeda, ditengah uforia peringatannya masih tersimpan banyak sekali luka dan permasalahan yang mesti diperbaiki.
Mulai dari angka putus sekolah yang masih tinggi, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, kompetensi guru, digitalisasi pendidikan dan lainnya.
Bahkan belakangan ada wacana pemerintah melalui kemendikti akan menghapus program studi yang dianggap tidak relevan dengan dunia kerja masa depan dan sebagian besar program studi yang akan di tutup itu berasal dari bidang keguruan.
Bila berkaca pada revolusi industri 5.0 yang menerapkan kolaborasi antara manusia dengan AI, IoT dan BigData sebagai teknologi canggih yang digunakan maka seharusnya ada sebuah perancangan kurikulum yang mengacu pada kebutuhan industri.
Namun menurut keyakinan saya dengan adanya wacana tersebut mungkin kita sudah memasuki era industrialisasi pendidikan yang dimana lulusan seolah produk jadi yang mesti menyesuaikan kebutuhan pasar.
Bila kita menganalogikan pendidikan sebagai industri bisa dibilang lembaga pendidikan sama dengan perusahaan, guru sama dengan buruh, siswa sebagai bahan baku, orang tua sebagai investor, dunia kerja sebagai pasar dan lulusan sebagai produk, dan menurut keyakinan saya hal ini mungkin saja bisa terjadi dimasa yang akan datang.
Namun terlepas dari masalah tersebut kita harus sama-sama melihat urgensi dibalik penghapusan prodi ini. bila dengan alasan tidak banyak lagi mahasiswa yang ingin mengambil program studi tersebut sehinggal ada cost yang lebih besar lagi yang dikeluarkan untuk menjalankan prodi tersebut kita pun harus melihat alasan mengapa hari ini banyak program studi dibidang keguruan tersebut sepi peminat.
Sepinya minat terhadap program studi dibidang keguruan bisa saja terjadi karena generasi hari ini melihat bahwa tidak adanya kepastian masa depan bagi mereka yang bergelut dalam dunia pendidikan.
Dengan gaji yang kecil ketika mereka harus memulai sebagai guru honorer dan proses perekrutan yang rumit bagi gen-z hal tersebut di anggap tidak “worth it” terlebih dalam prosesnya mereka yang sudah memiliki ijazah S1 dibidang pendidikan saja tidak bisa langsung masuk sebagai pengajar akan tetapi mereka harus mengikuti pendidikan lanjutan yakni pendidikan profesi guru (prajabatan) agar mereka dianggap memenuhi kualifikasi sebagai guru.
Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar “Apakah proses pembelajaran mereka selama 4 tahun saat menempuh pendidikan S1 masih kurang cukup untuk memenuhi kualifikasi guru?” padahal pada kenyataannya ada banyak jurusan lain di luar prodi keguruan yang berprofesi sebagai guru.
Idealnya untuk program studi keguruan tidak perlu lagi ada pendidikan profesi guru karena mereka selama 4 tahun mempelajari teori dan praktek menjadi seorang guru yang kompeten.
lalu bagaimana cara pemerintah hari ini memandang permasalahan tersebut. Mungkin ini hanya segelintir permasalahan dalam dunia pendidikan yang muncul kepermukaan masih banyak masalah lain yang menjadi catatan merah rapor pendidikan pada momen Hari Pendidikan Nasional 2026 ini.
Harapan saya semoga kedepannya pemerintah memiliki sebuah formula nyata yang betul-betul bisa menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan dan betul-betul menjadikan perkembangan pendidikan sebagai prioritas bukan lagi sekedar janji kampanye saja. karena pendidikan adalah garda terdepan kemajuan suatu Bangsa.
Penulis : Abdul Basith Ayyash, S.Pd, Gr
