LIPUTANBOGOR.COM — Presiden Direktur Uika Leaders Forum (ULF), Rahmat Hidayat, melontarkan kritik tajam terhadap arah pembangunan dan implementasi kebijakan transportasi publik di Kota Bogor. Menurutnya, hingga kini belum terlihat adanya perbaikan signifikan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
“Yang kita temui di lapangan bukan kemajuan, tapi kebingungan. Kemacetan makin parah, angkutan umum tidak layak, dan tidak ada sistem transportasi yang terintegrasi secara nyata,” ujar Rahmat saat ditemui di Sekretariat ULF, Senin (27/5).
Ia menyoroti sejumlah program yang dinilai gagal atau belum berjalan optimal, seperti inisiatif “3 angkot menjadi 1 bus” yang belum terealisasi secara menyeluruh. Program angkot listrik yang sempat diresmikan pun kini menghilang tanpa kejelasan.
“Angkot listrik dulu sempat jadi simbol transformasi, tapi hari ini kita tidak tahu ke mana perginya. Ini menunjukkan lemahnya keberlanjutan program dan kurangnya kontrol dari Dinas Perhubungan Kota Bogor sebagai leading sector,” tegasnya.
Rahmat juga menyoroti keterbatasan layanan Transpakuan — sistem bus kota yang seharusnya menjadi alternatif utama transportasi publik. Ia menyebutkan bahwa armada terbatas, jadwal tidak konsisten, dan rute belum menjangkau wilayah-wilayah krusial mobilitas warga.
“Jika kita bicara transportasi modern, yang pertama harus dibenahi adalah sistem dasar yang sudah ada. Transpakuan seharusnya jadi tulang punggung, tapi malah seolah dibiarkan berjalan tanpa arah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia mengkritisi wacana pembangunan trem Kota Bogor yang kembali muncul belakangan ini. Menurutnya, proyek tersebut tidak realistis dan tidak didasarkan pada evaluasi yang komprehensif terhadap kondisi aktual transportasi di kota.
“Bagaimana mungkin bicara trem kalau pengelolaan bus kota saja belum tuntas? Masyarakat butuh kepastian layanan yang nyata, bukan proyek-proyek besar yang tidak diawali dengan kesiapan sistem dan infrastruktur. Dinas Perhubungan harus lebih jujur dalam menilai kemampuan teknis dan kesiapan kota,” kata Rahmat.
ULF, tambahnya, mendorong Pemerintah Kota dan Dinas Perhubungan untuk membuka ruang partisipasi publik dan menyusun roadmap transportasi yang konkret, bertahap, serta realistis.
“Kami ingin pemerintah lebih fokus membenahi apa yang sudah ada, daripada terus menambah janji baru. Anak muda Bogor butuh solusi mobilitas yang bisa mereka rasakan sekarang, bukan sekadar wacana di atas dokumen perencanaan,” pungkas Rahmat.
Sebagai organisasi kepemudaan dan forum advokasi kebijakan, Uika Leaders Forum menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik, khususnya di sektor transportasi, agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat luas.
