LIPUTANBOGOR.COM – Keberadaan 125 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bogor kini tengah menjadi sorotan tajam. Alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi lokal, program besar di bawah naungan Badan Gizi Nasional ini disinyalir masih menutup mata terhadap potensi tenaga kerja dari lingkungan RT dan RW setempat.
Kritik pedas datang dari Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono. Setelah melakukan inspeksi dan menyerap aspirasi di akar rumput, ia menemukan fakta pahit: warga sekitar hanya bisa menyaksikan aktivitas program tersebut tanpa dilibatkan secara profesional.
”Ironis sekali. Saya turun ke lapangan dan warga bicara langsung, ‘Pak, SPPG-nya ada di depan mata kami, tapi kami tidak pernah diajak kerja.’ Ini adalah tamparan keras bagi pengelola program,” tegas Dedi, Rabu (25/3/2026).
Dedi mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat sangatlah mendasar. Mereka tidak butuh janji manis, melainkan kesempatan nyata untuk berkontribusi di lingkungan mereka sendiri. Keluhan seperti “Kami cuma jadi penonton” mencerminkan kegagalan distribusi manfaat ekonomi program.
”Ini bukan soal angka 125 titik, tapi soal keadilan sosial. Jangan sampai program sebesar ini justru menimbulkan kecemburuan dan kekecewaan karena mengabaikan warga sekitar,” cetusnya.
Politisi ini menegaskan bahwa setiap operasional SPPG mulai dari tenaga dapur, distribusi, hingga urusan harian seharusnya diisi oleh warga dari level RT, RW, hingga Kelurahan terdekat.
Ia mendorong proses rekrutmen dilakukan secara transparan dengan menggandeng pengurus wilayah setempat.
”RT dan RW yang paling tahu mana warga mereka yang menganggur atau sangat butuh pekerjaan. Jangan sampai peluang emas di depan pintu ini justru dicaplok oleh orang luar wilayah,” ujar Dedi dengan nada menekan.
Lebih lanjut, Dedi mengingatkan bahwa jika dikelola dengan empati terhadap warga lokal, SPPG bisa menjadi solusi nyata bagi penguatan ekonomi mikro di Kota Bogor. Namun, jika polanya tetap eksklusif, program ini hanya akan dianggap sebagai “proyek asing” yang menumpang tempat di pemukiman warga.
”Harapan warga itu sederhana: ingin dilibatkan dan ingin punya penghasilan. Pengelola SPPG harus sadar, keberhasilan program ini juga diukur dari seberapa banyak warga sekitar yang berdaya. Jangan biarkan mereka merasa ditinggalkan di rumah sendiri,” pungkasnya.(D2N)
