Beranda News Bogor Raya

IMM Cabang Bogor Desak Pemerintah Jamin Keluarga Korban Petugas Pemilu yang Gugur

LIPUTANBOGOR.COM- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bogor menggelar unjuk rasa di gerbang Komplek Pemerintahan Kabupaten Bogor, ekmarin. Mereka menuntut pemerintah menjamin kesejahteraan keluarga para petugas pemilu yang gugur selama hajatan pesta demokrasi berlangsung.

Setidaknya, ada empat tuntutan yang diteriakkan para mahasiswa tersebut. Pertama mendesak pemerintah menjamin kesejahteraan kelurga penyelenggara yang gugur selama Pemilu 2019. Kedua mendesak pemerintah merevisi dan menguji kembali Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang tidak sesuai saat diaplikasikan. Ketiga mendesak Komnas HAM segera mengusut tuntas tragedi di balik kematian ratusan petugas pemilu yang gugur. Keempat mengutuk keras tindakan represif yang dilakukan aparat pada aksi damai di Jakarta pada 21-22 Mei 2019 yang menyebabkan korban meninggal.

Ketua IMM Bogor Arfiano mengatakan, banyaknya petugas pemilu yang gugur hingga mencapai sekitar 600-an merupakan tragedi di Pemilu 2019. Kondisi ini ditengarai karena matinya Indang-undang yang ada.

Baca:  Dompet Dhuafa Distribusikan Daging Kurban di Sekitar Zona Madinah

Dalam aturan, ia menjelaskan, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang paling banyak menjadi korban harusnya hanya bekerja maksimal 23 jam. Namun faktanya, para pejuang demokrasi ini bekerja dengan waktu yang tak jelas di bawah tekanan.

“Faktanya mereka bertugas lebih dari 24 jam. Mulai dari menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS), melakukan pemungutan dan penghitungan lima kotak suara hingga mengurusi logistik. Bahkan ada yang sampai ikut pleno di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),” kata Arfiano ditemui di sela-sela aksi.

Padahal, para petugas ini hanya diberi upah untuk hitungan sekali kerja. Dengan beratnya beban tugas tersebut, Arfiano menilai masih jauh dari kata layak karena taruhannya pun nyawa.

Baca:  KAMMI Bogor : Kami Prihatin Terhadap Kemunduran Nilai-Nilai Demokrasi

“Ini salah satu poin penting untuk evaluasi pemilu. Jangan sampai ke depannya pesta demokrasi merenggut nyawa kembali,” tegasnya.

Selain itu, Arfiano meminta bantuan atau santunan yang diberikan pemerintah tidak hanya seremonial semata atau sekali putus. Menurutnya, pemerintah harus menjamin kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan dan membantu memulihkan duka para keluarga korban.

“Contohnya di Kabupaten Bogor. Saya mengapresiasi bupati yang telah menyalurkan santunan, tapi tidak cukup sampai di situ. Santunan tidak bisa diberikan hanya sekali, pemerintah ahrus bisa menjamin keluarga yang ditinggalkan. Saya rasa nggak efektif kalau kalau sekali disantuni selesai. Itu kurang bijak,” ungkap Arfiano.

Dirinya berharap, pemerintah seperti bupati Bogor bisa memberi bantuan non-materiil seperti beasiswa bagi anak-anak petugas pemilu yang gugur atau bantuan lain sejenisnya. Sehingga, bantuan yang diberikan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang.

Baca:  LBH Bogor Buka Posko Penolakan Pembongkaran Kios untuk Pembangunan Apartemen GPPC

“Apalagi bupati Bogor saat ini punya banyak program dalam Pancakarsa. Keluarga yang ditinggalkan bisa dibantu beasiswa atau bantuan-bantuan lainnya,” pungkasnya.

Selain itu, Iksan Awaludin kordinator lapangan aksi kemanusian ini mengundang mahasiswa serentak turun ke jalan, karena berbagai dinamika yang terjadi di bang bangsa kita hari ini. Contoh terjadi tragedi kematian petuga KPPS pada pemilu serentak 2019 tanpa ada sebuah mencari fakta di balik kematian tersebut dan sebuah tindakan represifitas yang di lakukan oleh aparat kepolisian kepada masyarakat saat aksi 21-22 di jakarta, represifitas kepolisisan mengundag agresifitas mahasiswa untuk turun ke jalan, saya tegaskan karena kedaulatan tertinggi ada di tangan rakat dan rakyat lah presiden yang tidak bertitel. (Intan/IR)